Wamendagri Bima Arya Dorong Evaluasi Rekrutmen Politik untuk Tekan Korupsi Kepala Daerah
Jember, KJ-News.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan perlunya evaluasi mendasar terhadap sistem rekrutmen politik guna menekan tingginya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Bima Arya usai menghadiri kegiatan bedah buku “Babad Alas” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Jawa Timur, Jumat.
Menurut dia, berbagai langkah pencegahan sebenarnya telah dilakukan pemerintah, mulai dari penguatan pengawasan hingga pembinaan kepala daerah. Namun, praktik korupsi masih terus berulang.
“Kita sudah melakukan banyak upaya pencegahan dan mengingatkan para kepala daerah. Tetapi, kasus korupsi masih terjadi, sehingga perlu evaluasi dari hulu, khususnya dalam proses rekrutmen politik,” katanya.
Ia menilai perbaikan tidak cukup hanya melalui reformasi birokrasi, tetapi juga harus menyentuh mekanisme pemilihan kepala daerah, termasuk sistem pilkada yang dinilai perlu disempurnakan agar mampu menghasilkan pemimpin berintegritas.
Selain itu, Bima Arya mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan sebagai langkah konkret meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam transaksi keuangan daerah.
“Digitalisasi membuat transaksi lebih transparan karena dilakukan secara nontunai, sehingga ruang terjadinya korupsi semakin sempit,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kombinasi antara reformasi birokrasi, pembaruan sistem politik, dan penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci untuk menekan praktik korupsi di tingkat daerah.
Data yang pernah disampaikan sebelumnya menunjukkan ratusan kepala daerah tersangkut kasus korupsi sejak pelaksanaan pilkada langsung pada 2005. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi alarm bagi semua pihak untuk melakukan pembenahan sistemik, bukan sekadar pendekatan administratif.
Sementara itu, penindakan hukum terhadap kepala daerah yang terlibat korupsi terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan efek jera.
Pemerintah berharap evaluasi menyeluruh terhadap rekrutmen politik dapat melahirkan kepemimpinan daerah yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Reporter: Ridho Saputra
Editor: M. Akbar
Media: klikjambinew.com
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar