85 Persen Sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar Siap Beroperasi, Pembelajaran Dimulai 5 Januari 2026
KJN, Jakarta – Sebanyak 85 persen sekolah di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah dinyatakan siap beroperasi. Kegiatan belajar mengajar ditargetkan mulai kembali pada 5 Januari 2026, meski dengan sejumlah penyesuaian.
Data tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025).
“Total sekolah yang sudah bisa beroperasi mencapai 85 persen. Namun masih ada sekolah dengan tingkat kerusakan berat yang belum dapat digunakan,” ujar Mu’ti.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, total sekolah yang terdampak bencana mencapai 4.149 unit. Rinciannya, Aceh mencatat 2.756 sekolah terdampak, dengan 2.226 sekolah atau 81 persen sudah kembali beroperasi. Di Sumatera Barat, dari 443 sekolah terdampak, sebanyak 380 sekolah atau 86 persen telah digunakan kembali. Sementara di Sumatera Utara, 902 dari 950 sekolah terdampak atau sekitar 95 persen sudah bisa beroperasi.
Meski demikian, terdapat 54 sekolah yang belum dapat digunakan sama sekali karena mengalami kerusakan berat hingga rusak total. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan, Kemendikdasmen menyiapkan 54 unit tenda darurat sebagai ruang belajar sementara, dengan rincian 14 tenda di Aceh, 21 tenda di Sumatera Barat, dan 19 tenda di Sumatera Utara.
Selain itu, upaya pemulihan juga dilakukan melalui pembersihan sekolah pascabencana. Hingga saat ini, 587 sekolah telah dibersihkan, terdiri dari 516 sekolah di Aceh, 42 sekolah di Sumatera Barat, dan 29 sekolah di Sumatera Utara.
“Proses pembersihan masih terus berjalan. Tingkat kerusakan akibat banjir cukup berat sehingga membutuhkan waktu lebih lama,” jelas Mu’ti.
Terkait pelaksanaan pembelajaran, Kemendikdasmen memastikan kegiatan belajar dapat dimulai pada 5 Januari 2026, meski belum sepenuhnya normal. Sekolah diberikan fleksibilitas, mulai dari tidak wajib menggunakan seragam dan sepatu, hingga penerapan kurikulum khusus darurat sesuai kondisi masing-masing daerah.
“Yang terpenting, anak-anak bisa kembali belajar meski dengan penyesuaian,” tegasnya.
Editor: Redaksi KJN
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar