Kupas Arah Kebijakan Energi 2026: Prabowo Dorong Swasembada Energi, Biodiesel B50 hingga Elektrifikasi Desa
KJ-News.com, Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat agenda swasembada energi dan elektrifikasi nasional pada 2026. Program ini menjadi bagian dari prioritas besar pemerintah guna memperkuat kedaulatan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo secara konsisten menggaungkan program Swasembada Energi, termasuk mendorong pemanfaatan sumber daya energi domestik melalui bauran energi hijau dan bioenergi. Program pencampuran biodiesel dan pengembangan bioetanol pun menjadi instrumen utama pemerintah untuk mencapai target tersebut, setidaknya hingga akhir masa pemerintahan Kabinet Prabowo–Gibran.
Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya implementasi mandatori biodiesel B40 pada 2025, penyusunan peta jalan (roadmap) bioetanol, serta upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, termasuk mengaktifkan kembali sumur tua agar dapat dikelola oleh masyarakat.
Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah juga telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang disebut sebagai RUPTL paling hijau sepanjang sejarah. Mayoritas pembangkit listrik baru dalam satu dekade ke depan dirancang berbasis energi terbarukan yang bersumber dari potensi energi dalam negeri.
Memasuki 2026, pemerintah menargetkan peningkatan mandatori biodiesel menjadi B50. Program ini diproyeksikan mampu membuat Indonesia surplus BBM Solar dan terbebas dari impor Solar. Meski demikian, tantangan masih membayangi, khususnya terkait ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan bensin.
Dari sisi hulu migas, Kementerian ESDM mencatat rata-rata lifting minyak dan gas sepanjang 2025 telah mencapai target 605,3 ribu barel per hari (bph). Capaian tersebut diharapkan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan pada 2026, seiring dengan penguatan sektor energi baru dan terbarukan.
Presiden Prabowo juga memberi perhatian khusus pada percepatan elektrifikasi desa. Hingga kini, tercatat sekitar 5.700 desa di Indonesia masih belum menikmati akses listrik, sehingga menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan Kementerian ESDM.
Di tengah dinamika domestik, faktor geopolitik global turut menjadi tantangan tersendiri. Konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela diperkirakan berdampak pada pasokan dan harga energi dunia, terutama minyak, yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi nasional.
Menjawab berbagai tantangan dan peluang tersebut, CNBC Indonesia akan menggelar acara “Energy Outlook 2026: Exploring Indonesia’s Energy Policy: Self-sufficient and Pro-people”. Forum ini akan menghadirkan pemangku kepentingan dari regulator, BUMN, perusahaan swasta, analis energi, hingga anggota Dewan Energi Nasional, guna membedah arah kebijakan energi nasional serta peran dunia usaha dalam mendukung agenda pemerintah.
Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat mengikuti perkembangan diskusi ini melalui CNBCIndonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk mendapatkan gambaran utuh arah kebijakan energi Indonesia pada 2026.
Reporter: Ridho Saputra
Editor: M. Akbar
Media: KlikJambiNew.com
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar