Jakarta, (KJ-News.com) – Komisi III DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI guna menyampaikan kondisi terkini infrastruktur jalan di Provinsi Jambi, termasuk kerusakan pada sejumlah ruas strategis.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jambi, Ansori Hasan, mengungkapkan bahwa pihaknya menyoroti kerusakan jalan nasional dan provinsi yang masih menjadi persoalan serius, khususnya di jalur lintas timur yang menjadi urat nadi transportasi.
“Kami menyampaikan kondisi jalan di Jambi yang masih banyak mengalami kerusakan, terutama pada jalur strategis lintas timur yang memiliki mobilitas tinggi,” ujarnya.
Selain itu, Komisi III juga menekankan keterbatasan anggaran daerah dalam menangani kerusakan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat krusial.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Jambi turut mempertanyakan alokasi anggaran dari APBN Tahun 2026 untuk pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah Jambi.
Sebagai solusi jangka panjang, Komisi III mengusulkan agar sejumlah ruas jalan provinsi yang memiliki beban lalu lintas tinggi dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, sehingga penanganannya dapat diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Dengan peningkatan status menjadi jalan nasional, diharapkan perbaikan dapat dilakukan lebih optimal karena dukungan anggaran yang lebih besar,” tambah Ansori.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan kerusakan jalan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.(yl)
Tidak ada komentar