Mendagri Percepat Pemulihan Banjir dan Longsor, Aceh Tamiang Jadi Prioritas Nasional
KJN – (30/12/2025), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk terus mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah terdampak. Sejak awal kejadian, penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga unsur TNI dan Polri.
Hingga saat ini, proses pemulihan masih terus digenjot, terutama di daerah-daerah yang mengalami kerusakan berat dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Secara nasional, Mendagri mencatat terdapat 52 kabupaten/kota terdampak bencana, yang tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 18 daerah berada di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat.
“Berkat kecepatan respons dan kerja keras seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, pemulihan di sejumlah wilayah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, khususnya di Aceh,” ujar Tito saat memimpin Rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.
Meski demikian, Tito menegaskan masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian dan penanganan ekstra. Di Provinsi Aceh, daerah yang dinilai perlu percepatan pemulihan antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
“Yang paling berat saat ini adalah Aceh Tamiang, karena roda pemerintahan belum berjalan efektif dan kondisi perekonomian masyarakat juga belum pulih secara maksimal,” tegasnya.
Sementara di Sumatera Utara, dari 18 daerah terdampak, masih terdapat lima wilayah yang memerlukan penanganan lanjutan, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Adapun di Sumatera Barat, tiga daerah yang menjadi prioritas pemulihan adalah Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Menurut Tito, langkah paling mendesak saat ini adalah percepatan pembersihan lumpur dan puing sisa banjir dan longsor. Upaya tersebut harus dimobilisasi secara maksimal dengan dukungan tambahan personel TNI dan Polri, sekaligus dibarengi dengan upaya menghidupkan kembali roda pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya di Aceh Tamiang.
“Tamiang ini memang harus betul-betul diserang ramai-ramai agar bisa bangkit secepat mungkin,” ujar Tito.
Selain pembersihan, Mendagri juga menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Data yang akurat dinilai krusial agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran. Untuk itu, ia mendorong agar proses pendataan direkonsiliasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga yang akan menyalurkan bantuan.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Sementara untuk rumah rusak ringan dan sedang, bantuan akan diberikan dalam bentuk dana perbaikan. Percepatan penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah pengungsi.
Selain itu, pemerintah menyediakan hunian sementara atau bantuan biaya sewa, bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, serta dukungan pemulihan ekonomi, termasuk bagi petani yang sawahnya terdampak bencana.
Khusus untuk mempercepat pemulihan di Aceh Tamiang, Mendagri memastikan akan mengirimkan lebih dari 1.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Sebanyak 1.100 praja IPDN dijadwalkan diterjunkan mulai 3 Januari 2026 selama satu bulan untuk membantu mengaktifkan kembali pemerintahan desa dan pelayanan publik.
“Kami kirim 1.100 praja IPDN. Ini kami anggap sebagai bagian dari KKN dan masuk dalam kurikulum. Tugas utama mereka adalah membantu menghidupkan kembali pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” kata Tito.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan dan anggota DPR RI, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh.
Editor : Redaksi KJN
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar