Pakar UMB: Reformasi Partai dan Digitalisasi Pilkada Kunci Tekan Mahar Politik dan Biaya Demokrasi
Bengkulu, (KJ-News.com) – Pakar dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Rekho Adriadi, mendorong reformasi partai politik serta digitalisasi tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai langkah strategis untuk menekan tingginya biaya politik dan praktik mahar dalam kontestasi demokrasi di daerah.
Menurut Rekho, perdebatan mengenai mekanisme Pilkada—baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD—tidak akan menyentuh akar persoalan jika tidak disertai pembenahan sistemik di internal partai politik.
“Pemindahan mekanisme pemilihan tidak otomatis menghilangkan biaya politik. Tanpa reformasi partai dan transparansi, biaya itu hanya berpindah dari masyarakat ke elite politik,” ujarnya di Bengkulu, Jumat.
Dosen Ilmu Administrasi Publik UMB tersebut menilai digitalisasi tahapan Pilkada menjadi kebutuhan mendesak guna menekan biaya logistik, mempersempit ruang manipulasi, serta meminimalkan potensi transaksi politik yang kerap terjadi selama proses pemilihan.
Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah.
Selain itu, Rekho menekankan pentingnya pembenahan internal partai politik, terutama dalam proses rekrutmen dan penentuan calon kepala daerah. Menurutnya, praktik mahar politik dan mekanisme seleksi tertutup menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya ongkos politik sejak tahap pencalonan.
“Persoalan utama Pilkada bukan terletak pada rakyat yang memilih, melainkan pada proses penentuan calon di internal partai politik,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengalaman di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa tanpa reformasi sistem rekrutmen politik, Pilkada berpotensi terus melahirkan kepemimpinan yang bersifat transaksional, terlepas dari model pemilihan yang diterapkan.
Rekho berharap wacana evaluasi Pilkada ke depan tidak hanya berfokus pada perubahan mekanisme pemilihan, melainkan diarahkan pada penguatan tata kelola demokrasi daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Momentum evaluasi Pilkada harus dimanfaatkan untuk membangun sistem demokrasi lokal yang lebih sehat, bukan sekadar mengganti metode pemilihan,” pungkasnya.
Reporter: Ridho Saputra
Editor: M. Akbar
Media: klikjambinew.com
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar