Kemenhut Percepat Pemulihan Pascabanjir di Sumatra, Fokus Buka Akses dan Kelola Kayu Sisa Bencana
KJN, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mempercepat penanganan pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra. Upaya ini difokuskan pada pembersihan material kayu sisa banjir serta pemulihan akses masyarakat, khususnya di Aceh Utara dan Provinsi Sumatera Utara.
Hingga Kamis (1/1/2026), Kemenhut bersama lintas sektor masih melakukan pembersihan intensif di wilayah terdampak. Di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, penanganan diprioritaskan pada pembukaan kembali jalan dan lorong permukiman warga yang tertutup tumpukan kayu akibat banjir.
Untuk mempercepat pemulihan, Kemenhut mengerahkan 16 unit alat berat dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta asosiasi pengusaha kehutanan.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Subhan, mengatakan penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan keselamatan masyarakat.
“Hingga saat ini sekitar 2,3 kilometer akses jalan dan lorong permukiman berhasil dibuka. Prioritas kami memastikan mobilitas warga kembali normal dan fasilitas sosial dapat segera difungsikan,” ujar Subhan, dikutip dari laman resmi Kemenhut RI, Jumat (2/1/2026).
Selain membuka akses jalan, tim BBTNGL juga melakukan pembersihan sejumlah fasilitas sosial yang terdampak banjir. Di Dayah Darul Aman, Desa Tanjung Dalam, pembersihan mencakup ruang makan, kamar santri, hingga dapur umum.
Namun, Subhan mengakui penanganan di Aceh Utara menghadapi tantangan besar, terutama terkait kebutuhan material kayu untuk pembangunan kembali rumah warga yang rusak maupun hanyut akibat banjir.
“Tercatat sekitar 420 unit rumah terdampak. Kayu sisa bencana sangat dibutuhkan masyarakat untuk membangun kembali rumah mereka. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati, tertib, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Kemenhut terus berkoordinasi dengan BNPB, TNI, dan pemerintah daerah, khususnya dalam pendataan serta pengaturan pemanfaatan kayu sisa bencana agar tetap legal dan terkontrol.
Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, pembersihan tumpukan kayu pascabanjir masih berlangsung. Tim gabungan yang terdiri dari UPT Kemenhut, TNI, Polri, kementerian terkait, unsur swasta, dan relawan mengerahkan puluhan alat berat untuk normalisasi sungai serta pembangunan jembatan Bailey, terutama di kawasan Sungai Garoga.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam percepatan penanganan pascabencana.
“Penanganan di Sumatera Utara dilakukan secara kolaboratif. Kami bekerja bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan relawan, dengan komando berada di bawah Satgas Pemda dan TNI,” ujarnya.
Novita menambahkan, Kemenhut juga memastikan pengelolaan kayu sisa bencana dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Hingga saat ini telah dilakukan pengukuran terhadap 85 batang kayu dengan total volume sekitar 63,59 meter kubik. Kami juga mengidentifikasi tumpukan kayu besar di aliran Sungai Batang Toru sebagai langkah antisipasi,” katanya.
Pemerintah menegaskan penanganan pascabencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra akan terus dilakukan secara bertahap. Keselamatan masyarakat, pemulihan akses dan fasilitas umum, serta kehati-hatian dalam pengelolaan material kayu sisa bencana tetap menjadi prioritas utama.
Editor: Redaksi KJN
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar