Prabowo Tegaskan Bencana di Sumatera Ditangani Serius Meski Tak Berstatus Nasional
KJN, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera secara serius dan menyeluruh, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas terkait perkembangan pembangunan 600 unit rumah hunian bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang, yang dipantau melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.
Presiden menjelaskan, keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana yang terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Masih ada yang mempertanyakan kenapa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Kita ini memiliki 38 provinsi. Jika dampak bencana terjadi di tiga provinsi dan negara masih mampu menanganinya, maka tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Prabowo.
Meski demikian, Presiden menegaskan pemerintah tidak sedikit pun meremehkan dampak bencana tersebut. Keterlibatan langsung anggota Kabinet Merah Putih di lapangan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.
Prabowo mengungkapkan, saat ini sedikitnya 10 menteri berada di Aceh untuk menangani dampak bencana, sementara dua menteri lainnya bertugas di Aceh Utara, serta sejumlah menteri lain berada di wilayah terdampak lainnya.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang bencana ini sebagai persoalan yang sangat serius,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden memastikan pemerintah bekerja secara maksimal dan telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung proses penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Kita akan bekerja habis-habisan untuk membantu masyarakat. Anggaran sudah disiapkan dan akan digunakan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Dalam kunjungan kerjanya, Presiden Prabowo juga meninjau langsung Rumah Hunian Danantara yang dibangun oleh BPI Danantara di Kebun Tj Seumantoh, Karang Baru, Aceh Tamiang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas bangunan serta kelengkapan fasilitas bagi warga terdampak.
Presiden turut berinteraksi dan menyapa masyarakat sebelum meninjau hunian yang pembangunannya dimulai sejak 24 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, CEO Danantara Rosan Roeslani memaparkan progres pembangunan rumah hunian kepada Presiden.
Editor: Redaksi KJN
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar