Anggota DPR Minta Kemenlu Tegas Tolak Tindakan AS terhadap Venezuela
KJN, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersikap tegas menentang tindakan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan negara lain.
Menurut Hasanuddin, sikap Indonesia dalam merespons isu tersebut telah memiliki dasar konstitusional yang kuat, yakni mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak segala bentuk penjajahan atau intervensi terhadap kedaulatan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas dan tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan negara lain,” kata Hasanuddin di Jakarta, Minggu (4/1).
Ia menekankan Indonesia harus berperan aktif melalui perwakilan tetapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendorong penyelesaian tindakan sepihak tersebut melalui mekanisme hukum internasional dan jalur resmi PBB.
“Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang mampu menyelesaikan konflik global secara adil, beradab, dan berbasis hukum. Inilah wujud nyata politik luar negeri bebas dan aktif yang selama ini kita junjung,” ujarnya.
Hasanuddin juga mengingatkan potensi dampak geopolitik dan ekonomi global dari tindakan tersebut, mengingat Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Menurutnya, penangkapan Presiden Venezuela berisiko memicu gejolak politik internasional dan fluktuasi harga minyak dunia.
“Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai dampak ekonomi global, khususnya potensi lonjakan harga minyak, serta menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kesehatan fiskal APBN,” katanya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menilai peristiwa di Venezuela menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia, terutama terkait pentingnya soliditas nasional dan kesiapsiagaan pertahanan negara.
“Penangkapan seorang presiden di ibu kota negaranya sendiri tentu tidak terjadi tanpa sebab. Ini bisa menunjukkan lemahnya dukungan politik publik, rendahnya kesiapsiagaan pertahanan, atau bahkan adanya pembiaran dari unsur tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada legitimasi politik dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Kedaulatan negara dijaga bukan hanya oleh senjata, tetapi juga oleh legitimasi politik yang kuat di mata rakyatnya sendiri,” kata legislator yang membidangi urusan pertahanan dan hubungan luar negeri itu.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa Amerika Serikat telah melancarkan operasi militer terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Pengakuan tersebut disampaikan Trump melalui platform Truth Social pada Sabtu (3/1).
“Amerika Serikat telah berhasil melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela,” tulis Trump, seraya menyebut Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara tersebut.
Editor: Redaksi KJN
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar