BNPB Verifikasi 26 Ribu Rumah Terdampak Bencana Hidrometeorologi di Bireuen
KJ-News.com, Banda Aceh – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah melakukan verifikasi terhadap 26 ribu unit rumah warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen, Aceh. Langkah ini menjadi bagian penting dalam percepatan pemulihan pascabencana, khususnya penanganan hunian bagi masyarakat terdampak.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian, mengatakan proses verifikasi dilakukan langsung di lapangan dengan melibatkan 200 petugas verifikator, di mana setiap desa ditangani oleh dua orang petugas.
“Tim saat ini bekerja melakukan verifikasi langsung di lapangan. Mereka mencocokkan data rumah warga terdampak secara faktual,” kata Doli saat dihubungi dari Banda Aceh, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, seluruh verifikator telah mengikuti bimbingan teknis pada Senin (19/1) sebelum diterjunkan, guna memastikan proses pendataan berjalan akurat dan sesuai prosedur.
Verifikasi mencakup klasifikasi rumah hilang atau rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan. Setelah proses pendataan rampung, data tersebut akan masuk ke tahap uji publik, dengan cara diumumkan di masing-masing desa.
“Data rumah terdampak akan diumumkan kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kekeliruan. Setelah uji publik selesai, proses akan berlanjut ke tahap berikutnya,” jelasnya.
Doli menambahkan, bagi pemilik rumah yang masuk kategori hilang atau rusak berat dan memilih skema hunian tetap (huntap) mandiri, pembangunan akan langsung ditangani oleh BNPB. Proses pembangunan huntap di Bireuen ditargetkan mulai awal Februari 2026.
Sebelumnya, BNPB telah membangun tiga unit rumah contoh di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli, sebagai model hunian pascabencana.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bireuen, Fadli, menyebut pihaknya telah mengirimkan data hunian tetap terpusat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Total huntap terpusat berjumlah 48 unit, seluruhnya berlokasi di Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli,” ujar Fadli.
Dari jumlah tersebut, 31 unit berada di Dusun Bivak, sedangkan 17 unit lainnya di Dusun Alue Keumiki. Ia menjelaskan, Kementerian PKP memprioritaskan pembangunan huntap yang terkonsentrasi di satu lokasi.
“Mereka membangun hunian tetap dalam satu kawasan seperti komplek, bukan tersebar,” jelasnya.
Fadli berharap pemerintah pusat juga dapat mendukung pembangunan huntap mandiri di desa-desa terdampak, sebagaimana yang telah dilakukan BNPB, agar pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan merata.
Reporter: Ridho Saputra
Editor: M. Akbar
Media: KlikJambiNew.com
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar