KJN, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia harus dilakukan melalui pembenahan menyeluruh sistem penyelenggaraan haji. Menurutnya, penataan sistem yang efisien akan menekan biaya operasional secara struktural dan hasil efisiensi tersebut harus sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan jemaah.
Maman menyampaikan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji telah dimulai sejak dini. Optimisme pun terus dibangun agar layanan haji ke depan dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu langkah strategis yang dinilai mampu menjawab tantangan tersebut adalah realisasi kampung haji.
“Pelaksanaan haji sudah dimulai dari sekarang, dan kita yakin pelayanan ke depan akan jauh lebih baik. Salah satu harapan besar kita adalah terwujudnya kampung haji,” ujar Maman kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Ia menjelaskan, konsep kampung haji bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan solusi sistematis untuk menghadirkan layanan haji yang terpusat, terkoordinasi, dan efisien. Mulai dari penginapan, penampungan jemaah, hingga layanan pendukung seperti katering, seluruhnya dikelola dalam satu kawasan terpadu.
“Kita tidak memaksakan kampung haji harus langsung digunakan dalam waktu dekat. Namun, paling tidak ini menjadi solusi agar kita memiliki fasilitas penginapan, penampungan, hingga katering yang terintegrasi, sehingga efisiensinya sangat signifikan,” jelas politisi Fraksi PKB tersebut.
Menurut Maman, efisiensi yang dihasilkan dari sistem terpadu tersebut akan menjadi fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia di masa mendatang.
“Efisiensi inilah yang nantinya terus dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah haji Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila kampung haji dapat difungsikan secara optimal, manfaat yang diperoleh akan semakin besar, termasuk peluang penyediaan menu khas Indonesia dalam satu kawasan khusus bagi jemaah.
Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa seluruh dana hasil efisiensi harus dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan jemaah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar ekosistem haji memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara.
“Seluruh dana efisiensi itu harus kembali untuk pelayanan yang lebih baik. Seperti amanat Presiden Prabowo, ekosistem haji seharusnya menjadi pemasukan bagi negara dan bangsa, sekaligus memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” pungkasnya.
Editor: Redaksi KJN
Tidak ada komentar